Jumat, 5 Juli 2025 — Sebuah laporan mengejutkan dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Pelapor Khusus untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina, Francesca Albanese. Laporan tersebut menuduh lebih dari 60 perusahaan global terlibat dalam mendukung infrastruktur militer dan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Perusahaan-perusahaan itu dinyatakan berperan aktif dalam menopang apa yang disebut sebagai “ekonomi genosida” di Gaza.
Perusahaan teknologi global seperti Google (Alphabet), Amazon, Microsoft, IBM, dan Palantir juga disebut terlibat dalam penyediaan infrastruktur cloud, kecerdasan buatan, dan teknologi pengawasan yang digunakan untuk mendukung sistem kontrol dan operasi militer Israel. Sementara itu, perusahaan alat berat seperti Caterpillar, JCB, Volvo, dan HD Hyundai dituduh menyediakan alat yang digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah warga Palestina dalam ekspansi pemukiman ilegal. Bahkan platform wisata seperti Airbnb dan Booking.com turut disorot karena menawarkan properti di wilayah pemukiman ilegal yang dibangun di atas tanah Palestina yang dicaplok.
Selain itu, sektor keuangan pun tak luput dari sorotan. Lembaga-lembaga besar seperti BlackRock, Vanguard, PIMCO, Barclays, BNP Paribas, dan sejumlah anak perusahaan Allianz disebut menyalurkan dana investasi besar-besaran ke perusahaan-perusahaan senjata maupun obligasi negara Israel yang diduga digunakan untuk mendanai operasi militer.
Francesca Albanese dalam pidatonya di Dewan HAM PBB menyampaikan bahwa pihak-pihak yang mendanai, menyuplai, atau mendukung infrastruktur kekerasan terhadap warga sipil Palestina tidak bisa bersembunyi di balik hukum korporasi atau kepentingan bisnis. Ia menuntut agar negara-negara anggota PBB segera menghentikan perdagangan senjata dan teknologi militer dengan Israel, meninjau ulang kontrak serta investasi dengan perusahaan-perusahaan dalam daftar, dan mengambil langkah hukum terhadap individu atau eksekutif perusahaan yang diketahui berperan dalam mendukung pelanggaran HAM berat.
Beberapa negara telah mulai merespons seruan tersebut. Misalnya, lembaga investasi asal Norwegia, KLP, dilaporkan telah mencabut investasinya dari dua perusahaan yang masuk dalam daftar. Namun demikian, tidak sedikit pula pihak yang menolak laporan ini, menyebutnya sebagai tuduhan yang bersifat politis dan tidak berdasar. Kelompok pendukung Israel, seperti World Jewish Congress, menuding laporan tersebut sarat bias dan bermotif politis dengan dalih antisemitisme.
sumber : berbagai sumber
